Penulis: Donal Meraka
FIJUS.ID, Jailolo – Aksi Masyarakat Adat Wayoli, Senin (13/10), berujung kekecewaan. Target mereka bertemu DPRD dan pemerintah kabupaten Halmahera Barat. Mereka bersikeras harus ketemu eksekutif dan legislatif di daerah untuk menyampaikan dan mendapatkan respons atas kegelisahan mereka. Namun tak semua harapan boleh terwujud.
Di Kantor DPRD Halbar, massa berhasil bertemu dan berdialog dengan anggota dewan. Di hadapan para wakil rakyat, massa meminta DPRD harus mampu bersikap.
Tuntutan itu direspons. DPRD Halbar memastikan akan memanggil bupati untuk menegaskan keinginan dan perjuangan Masyarakat Adat Wayoli.
“Kebetulan di DPRD ada teman dan saudara kami dari Suku Wayoli. Ketua Suku Wayoli juga anggota DPRD Halbar. Mereka komit akan berjuang bersama. Ketua umum suku Wayoli akan meng-up date setiap perkembangan kasus ini,” ungkap pengurus suku Wayoli provinsi Maluku Utara yang turut serta dalam aksi, Merlon Kuadang.
Di kantor bupati, masyarakat tak berhasil bertemu dan menyampaikan aspirasi ke bupati Halbar. Reaksi kekesalan massa pun meletup.
“Bupati ini kan orangnya shock. Jadi beliau dari Jailolo langsung ke Ternate. Mau bilang melarikan diri, tapi memang dia tiba-tiba bilang ada agenda di Ternate,” ujar Merlon dengan nada ketus.
Para penggerak Masyarakat Adat berusaha menemui sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di lokasi aksi. Berharap mereka bisa memfasilitasi ruang mediasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halbar dan memastikan bupati dapat menemui massa aksi.
“Kenapa, karena torang mau bupati sampaikan sikap saja terhadap tuntutan masyarakat,” ucap Merlon.
“Kami ingin bupati batalkan izin usaha pertambangan panas bumi Talaga Rano. Dengan cara bargaining politik atau menyurat atas nama pemerintah daerah ke gubernur, kemudian gubernur ke Menteri ESDM atau bypass langsung bupati ke Menteri ESDM,” terangnya.
Massa mengaku kesal karena tidak bisa menemui bupati. “Mereka mau berkemah untuk menunggu bupati, tapi kami memberi saran ke teman-teman. Karena kasihan orang tua, mama-mama dan papa-papa Masyarakat Adat ada banyak yang datang. Jadi kami minta untuk bubar dulu,” jelasnya.
Merlon dan penggerak Masyarakat Adat lainnya kemudian berupaya berkoordinasi dengan sejumlah pejabat pemerintah daerah, para staf ahli bupati, agar mereka bisa menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk duduk bersama dengan kepala daerah mereka.
“Kalau boleh dialogis. Bupati siapkan waktu, siapkan agenda, hadirkan semua perwakilan terkait di lingkar Talaga Rano yang ada enam desa. Kemudian hadirkan para tua-tua dan tokoh adat, biar mereka yang sampaikan langsung sikap dan tuntutan mereka ke bupati dan berharap bupati bisa respons,” tegasnya.
Massa aksi memberi peringatan tegas kepada pemerintah daerah Halbar. Kalau ruang untuk duduk bersama tidak bisa diciptakan, mereka tidak dimediasi, maka Masyarakat Adat punya rencana lain.
“Kami sudah bersepakat untuk sambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan datang ke Halbar dengan demo,” beber Merlon.
Masyarakat akan berupaya menghadang kedatangan wapres dengan cara apapun, agar suara mereka bisa didengar pemerintah.
“Masyarakat Adat akan blokade akses umum, jalan utama antara kecamatan Ibu dan Jailolo. Masyarakat mau tebang pohon-pohon untuk memacetkan jalan,” kata Merlon.
Ditegaskan, berbagai cara akan dilakukan agar aspirasi masyarakat bisa didengar. “Kami meminta masyarakat agar kita bernegosiasi dulu. Tapi, intinya berbagai cara akan dilakukan Masyarakat Adat demi memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kami,” tutur Merlon.
Selama belum ada sikap tegas dari pemerintah daerah terhadap rencana eksploitasi panas bumi kawasan Talaga Rano, Masyarakat Adat Wayoli akan terus berjuang.
“Beberapa waktu ke depan, kami akan mengikuti perkembangan. Kalau aksi belum maksimal, karena belum menemui bupati, akan ada aksi-aksi lanjutan. Selama belum ada titik terang, belum ada sikap tegas dari bupati, kami masih akan terus melakukan aksi. Kami akan terus berjuang,” ucap Merlon serius.
