Penulis: Aglan Arief
FIJUS.ID, Manado – Beredar kabar, Taman Budaya direncanakan menjadi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Informasi ini sontak mengagetkan kalangan seniman Sulawesi Utara (Sulut). Gema penolakan atas rencana itu pun dikumandangkan Gerakan Seniman Sulut (Gemas) melalaui siaran persnya yang sudah diedar sejak Senin (6/10), pekan lalu.
Koordinator Gemas, Aldes Sambalao menguraikan, pada Rabu sore, 1 Oktober 2025, satu tim aparatur sipil negara (ASN) dari Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut mendatangi kawasan Taman Budaya. Sejumlah ASN itu berkeliling mengukur lahan dan beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini menuai tanya, menyusul kabar bahwa kawasan Taman Budaya hendak dijadikan SPBU, yang entah milik siapa.
Golongan seniman Sulut gempar karena telah kehilangan ruang ekspresi setelah gedung kesenian Pingkan Matindas dialihkan bukan untuk kepentingan seni demikian juga Taman Budaya ditelantarkan. Kini kawasan terlantar tersebut hendak diubah menjadi SPBU. Bagi para seniman, ini adalah musibah kebudayaan.
Diceritakannya, Taman Budaya Sulut, embrionya telah ada sejak akhir tahun 70-an. Tergabung dengan Museum Negeri Sulawesi Utara. Namun kemudian, Taman Budaya Sulut dibangun secara terpisah di kelurahan Rike, kecamatan Wanea, kota Manado. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Profesor Dr. Fuad Hasan, meresmikan Taman Budaya Sulut pada 8 Januari 1987.
Kala itu, Taman Budaya Sulut menjadi titik penting tempat bertemunya para seniman di daerah Nyiur Melambai dari berbagai disiplin seni. Baik teater, tari, musik maupun seni rupa. Eksplorasi dan eksperimentasi karya pun dilakukan. Berbagai kegiatan, mulai dari latihan, olah seni, pagelaran hingga pameran karya seni rupa, terus diadakan silih berganti. Taman Budaya menjadi rumah singgah sekaligus pusat olah kreativitas para seniman.
Puncaknya terjadi di tahun 2016. Saat itu, Taman Budaya Sulut menjadi tuan rumah penyelenggaraan Temu Taman Budaya se-Indonesia. Momentum ini yang mempertemukan ratusan seniman dari seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan saat itu adalah pagelaran seni, pameran seni rupa, diskusi dan wisata seni ke berbagai lokasi di daratan Sulut.
Sayangnya, kegiatan tersebut menjadi momentum terakhir bagi eksistensi Taman Budaya Sulut. Tahun 2017, dibentuklah Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut. Bersamaan, Taman Budaya yang semula berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah, dengan pimpinan kantor setingkat eselon III. Namun, diturunkan levelnya menjadi setingkat seksi atau eselon IV.
Dengan alasan tidak menghasilkan pendapatan asli daerah, Ferry Sangian, selaku Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Sulut saat itu memerintahkan seluruh staf Taman Budaya pindah ke kompleks Museum Negeri, di Jl. WR Supratman. Taman Budaya Sulut di Rike pun dikosongkan.
“Sejak saat itu, seluruh fasilitas dan aset milik Taman Budaya seperti meja, kursi, sound system hingga peralatan kesenian pun berpindah tangan. Ada yang di bawa ke Kantor Disbud, tapi sebagian besar hilang entah dibawah ke mana. Taman Budaya tidak ubahnya toko yang dijarah kawanan perampok,” ungkap Sambalao.
Kata dia, Taman Budaya Sulut pada tahun 2016 demikian rapi terawat dan menjadi rumah para seniman. Kini bak hutan, lengang berisi bangunan rusak yang ditutupi tanaman rambat. Seniman-seniman pun kehilangan rumah tempat berekspresi. Sejak ditelantarkannya Taman Budaya, para seniman dipaksa mencari jalannya masing-masing. Seniman teater harus mencari cara sendiri untuk survive. Mereka mencari biaya untuk berlatih lalu hilir mudik ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan ruang pentas. Seniman musik pun demikian.
Beruntunglah para seniman pop boleh mendapatkan ruangnya di kafe-kafe dan panggung hiburan. Sementara para seniman musik tradisi harus terseok-seok mempertahankan keberadaan Kolintang dan Musik Bambu. Begitu juga dengan seni tari dan seni rupa. Seniman tari harus mengupayakan sendiri sanggar mereka dan mencari jalan untuk mementaskan karya. Sedangkan para perupa dipaksa berjibaku ke rumah-rumah kopi atau berekspresi di dinding hotel-hotel di Sulut.
“Ini karena tidak ada gedung kesenian yang tersedia. Sementara, Taman Budaya dimatikan Pemerintah Provinsi Sulut sendiri,” sesal Sambalao.
Dalam rentang waktu sejak 2017 hingga 2025, sempat beredar kabar bahwa kompleks Taman Budaya hendak dijadikan kampus sekolah tinggi pariwisata. Namun rupanya batal. Kini kabar terbaru, tempat kebanggaan para seniman Sulut itu hendak diubah menjadi SPBU. Deretan seniman telah mencapai puncak kesabarannya.
“Ini tidak bisa ditolerir lagi! Sudah cukup kesenian Sulut direndahkan dan dianggap sektor tidak penting. Selama ini pemerintah hanya menganak-emaskan sektor ekonomi dan tidak peduli dengan kebudayaan. Padahal di setiap aspek kehidupan, kebudayaan, di mana kesenian ada di dalamnya, selalu hadir memberi warna, makna dan menciptakan peradaban bagi manusia,” ketusnya.
Gemas mempertanyakan, jika olahraga demikian didukung secara istimewa, mengapa seni tidak? Bukankah olahraga dan seni memiliki peran yang sama bagi tubuh dan jiwa manusia? Olahraga memelihara kesehatan tubuh sedangkan seni menjaga kewarasan jiwa. Dalam hal potensi prestasi pun seni tidak kalah penting. Banyak ruang kontribusi untuk hadirnya prestasi dalam kesenian.
Jika benar ingin menguji seberapa pentingnya seni, Gemas menyarankan, cobalah hidup sehari di atas tumpukan uang. Tetapi tanpa lagu dan senandung musik. Tanpa melihat warna artistik, mendengar puisi, taman kota, desain bangunan yang unik, layar televisi dan film. Tanpa menikmati tari Maengket atau Kabasaran. Makan jangan menggunakan piring, sendok dan gelas, karena itu dihasilkan atas karya seni, cukup gunakan tempurung kelapa saja.
Apabila seni diabaikan, maka kehidupan akan kehilangan peradabannya. Tetapi di Sulut, seni diabaikan. Ruang para seniman dirampas dan tidak diberi kesempatan untuk menampilkan karya. Selama sepuluh tahun terakhir, kesenian dianaktirikan, hanya menjadi pelengkap penderita di berbagai seremoni buatan pemerintah.
“Karena itu, gabungan seniman dalam Gemas menuntut Pemerintah Provinsi Sulut untuk menghentikan marginalisasi atas kesenian. Kami menuntut dibangunnya kembali Taman Budaya Sulut. Sehingga menjadi ruang kreativitas untuk para seniman dalam melahirkan karya dan guna pembinaan mental generasi muda,” pinta Sambalao.
Gemas juga meminta Pemerintah Provinsi Sulut untuk merenovasi dan mengembalikan fungsi Gedung Kesenian Pingkan Matindas sesuai peruntukannya. Saat ini, Gubernur Sulut, Yulius Selvanus telah menunjukkan komitmennya terhadap kebudayaan dengan merevitalisasi Museum Negeri. Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran fantastis senilai 15 miliar rupiah. Gemas memohon agar Taman Budaya dan Gedung Kesenian Pingkan Matindas mendapat perlakuan yang sama.
“Jika hal itu diwujudkan, maka, ini akan menjadi legacy terbaik Bapak Gubernur. Sehingga Bapak Yulius Selvanus akan dikenang bukan hanya dari seniman dan masyarakat budaya saja. Tetapi oleh seluruh rakyat Sulut bahwa pernah ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kebudayaan, cinta terhadap kesenian dan menumbuhkan peradaban,” pungkasnya.
Seniman Senior Sulut, Merdeka Gedoan menambahkan, sangat ironis ketika Taman Budaya diperlakukan sebagai sumber PAD. Taman Budaya adalah Pusat pembinaan dan pengembangan kesenian yang harganya tidak ternilai dan jumlahnya tidak terukur. Kehadiran Taman Budaya untuk membentuk kepribadian manusia Indonesia yang berpekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan YME, mencintai keindahan, dalam harmoni dengan sesama dan lingkungan.
“Di sana (Taman Budaya, red), para seniman atau budayawan mengabdi dengan tanpa pamrih. Membina generasi muda di panggung seni budaya, dengan semangat berkreasi, mempertinggi peradaban bangsa, meski sering kurang dihargai,” tambah Gedoan yang pernah menjadi Ketua Harian Dewan Kesenian Sulut.
